ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN ASI EKSLUSIF DI PUSKESMAS KOTA BITUNG

  • Magda Marieke Munaiseche Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi
  • Freddy Wagey Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi
  • Nelly Mayullu Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi
Keywords: ASI Ekslusif

Abstract

Negara Indonesia memikul tanggung jawab untuk melakukan upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa agar memiliki generasi penerus bangsa yang cerdas, sehat jasmani dan rohani. Oleh sebab itu, pemerintah menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa yang salah satunya melalui Program Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan lewat Kebijakan PP Nomor 33 tahun 2012 yang mengatur tentang ASI Eksklusif. Rendahnya pemahaman ibu, keluarga, dan masyarakat mengenai pentingnya ASI bagi bayi serta tidak adanya dukungan atau regulasi di tingkat Kabupaten/Kota yang mengakibatkan program ASI Eksklusif ini tidak berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan PP Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Asi Eksklusif di Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan metode  penelitian kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Informan berjumlah 13 orang. penelitian  melalui wawancara mendalam (in-depth imterview) dan observasi dokumen Data di analisis dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan trianggulasi data.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan PP 33 tahun 2012 tentang ASI eksklusif di Kota Bitung, belum ada tenaga konselor yang terlatih, pemberian informasi tentang ASI eksklusif masih sangat kurang, kader posyandu belum dilibatkan dalam memberikan sosialisasi tentang ASI eksklusif, kurangnya pengawasan serta pembinaan terhadap tenaga bidan sehingga masih ada penjualan susu formula kepada ibu-ibu yang menyusui, ketersediaan sarana/fasilitas ruangan menyusui belum merata karena hanya berada di tingkat puskesmas saja. Kesimpulan implementasi kebijakan tentang ASI Eksklusif di kota Bitung belum berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012, yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten / kota dimana advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif tidak berjalan secara maksimal disebabkan belum menjadi program prioritas, tidak ada tenaga konseling yang terlatih, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan masih kurang, ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI eksklusif belum merata. Saran kepada pemerintah Kota Bitung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku pengambil kebijakan agar meningkatkan komitmen dengan menjadikan program ASI Eksklusif sebagai salah satu program utama serta memberikan alokasi dana yang cukup dalam APBD untuk penambahan ruang menyusui baik di instansi pemerintah maupun di fasilitas umum serta meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

 

ABSTRACT

The Indonesian state bears the responsibility of making efforts to educate the nation's life so that it has a smart, physically and mentally healthy future generation. Therefore, the government guarantees the survival and development of children as the nation's next generation, one of which is through the Exclusive Breastfeeding Program (ASI). The Indonesian government has issued a regulation through PP Policy No. 33 of 2012 which regulates Exclusive Breastfeeding. The low understanding of mothers, families and the community about the importance of breastfeeding for babies and the absence of support or regulations at the district / city level has resulted in the exclusive breastfeeding program not running well. The purpose of this study was to analyze the implementation of Government Regulation No. 33/2012 concerning the Giving of Exclusive Asi in Bitung City. This research uses qualitative research methods, using primary data and secondary data. The informants is 13 people. The method of research is through in-depth interviews and document observation. The data were analyzed using source triangulation, method triangulation, and data triangulation techniques. The results show that there are no regulations that support the implementation of PP 33 of 2012 on exclusive breastfeeding in Bitung City, there are no trained counselors, information about exclusive breastfeeding is still lacking, Posyandu cadres have not been involved in providing outreach on exclusive breastfeeding, lack of supervision as well as guidance for midwives so that there is still the sale of formula milk to breastfeeding mothers, the availability of nursing room facilities / facilities is not evenly distributed because it is only at the puskesmas level. The conclusion that the implementation of the policy on exclusive breastfeeding in the city of Bitung has not yet been implemented in accordance with Government Regulation number 33 of 2012, which is the responsibility of the district / city government where advocacy and socialization of the exclusive breastfeeding program have not run optimally because it has not become a priority program. , there are no trained counseling staff, guidance, monitoring, evaluation and supervision is still lacking, the availability of access to information and education on the implementation of exclusive breastfeeding is not evenly distributed. Suggestions to the Bitung City government, the Regional People's Representative Council (DPRD) as policy makers to increase commitment by making the Exclusive Breastfeeding program as one of the main programs and providing sufficient funding allocation in the APBD for additional breastfeeding rooms both in government agencies and in public facilities as well as increase cooperation with related parties.

Published
2020-10-20